JAKARTA – Muhammadiyah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi menyukseskan pelaksanaan program Ekonomi Biru, salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Sinergi tersebut dituangkan dalam nota kesepahamam antara KKP dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilakukan pada 6 Maret 2025 lalu di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Adapun kegiatan yang disinergikan melalui nota kesepahaman tersebut yakni pengembangan kampung nelayan modern, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah laut, dan restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir.
Selain itu juga pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan promosi konsumsi protein ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pangan menjadi masalah utama jika sumber daya alam perikanan tidak dikelola secara berkelanjutan.
“Saya mengajak kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim dapat menjadi agen perubahan untuk mengakselerasi implementasi kebijakan ekonomi biru di seluruh Indonesia demi mewujudkan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Menteri Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (8/3/2025) kemarin.
“Muhammadiyah dengan jumlah anggota, jaringan dan aset yang besar dapat menjadi salah satu pilar penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara termasuk di sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengamini pentingnya menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan.
“Risalah Islam Berkemajuan menyoroti ciri-ciri wasathiyah. Salah satunya hendaknya dalam menjalankan perintah agama, selalu berada dalam keseimbangan,” pungkasnya.(infopublik)
